Mesir Sebut Israel Musuh, Dorong Pembentukan NATO Versi Islam di Tengah Konflik Gaza

Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi 

KAIRO – Untuk pertama kalinya sejak perjanjian damai 1979, Mesir secara terbuka menyebut Israel sebagai “musuh”. Pernyataan ini disampaikan Presiden Abdel Fattah El Sisi di Doha, Qatar, di tengah meningkatnya tekanan dunia internasional terhadap agresi militer Israel di Jalur Gaza.

 

“Kita harus mengubah cara musuh memandang kita. Mereka harus melihat dunia Arab yang bersatu dari Atlantik hingga Teluk, di bawah satu payung yang mencakup semua negara Islam,” ujar Sisi, seperti dikutip Ahram, Rabu (17/9/2025).

 

Kepala Badan Informasi Negara (State Information Service/SIS), Diaa Rashwan, menyebut penggunaan istilah “musuh” terakhir kali diucapkan pejabat tinggi Mesir sebelum kunjungan Presiden Anwar Sadat ke Yerusalem pada 1977. “Ini adalah pertama kalinya Presiden Mesir kembali menggunakan kata itu sejak 11 November 1977. Implikasinya sangat signifikan,” ujarnya kepada saluran Extra News, dikutip Middle East Monitor.

 

Selain itu, Mesir juga mendorong pembentukan aliansi militer bersama negara-negara muslim yang disebut-sebut mirip dengan NATO. Usulan ini mengemuka dalam pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Qatar, di mana Mesir dan Iran tampil sebagai penggerak utama.

 

Latar belakang dorongan tersebut antara lain serangan ke sejumlah target di Iran pada awal 2025, operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza, serta serangan terbaru ke ibu kota Qatar, Doha, yang selama ini berperan sebagai mediator konflik.

 

Mantan Komandan Garda Revolusi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Iran bisa menjadi target berikutnya jika dunia Islam gagal mengambil langkah tegas. “Satu-satunya solusi adalah membentuk koalisi militer,” tegasnya.

 

Nada serupa disampaikan tokoh senior Iran, Jalal Razavi-Mehr, yang menyerukan pembentukan angkatan bersenjata Islam dengan doktrin pertahanan sekaligus ofensif bersama. Usulan ini dinilai sebagai langkah paling serius dalam beberapa dekade terakhir untuk membentuk perjanjian kolektif di dunia Islam.