JAKARTA — Konflik bersenjata di Iran dinilai berpotensi memberi tekanan serius terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik tersebut dapat memicu guncangan ekonomi yang berdampak pada stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah.
Ekonom sekaligus Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan lonjakan harga energi dapat langsung menghantam perekonomian domestik karena berdampak pada subsidi energi dan biaya produksi.
“Guncangan seperti ini langsung mengenai sektor energi dan jantung ekonomi rakyat. Dampaknya bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga pada fiskal negara,” kata Anthony dalam diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (14/3/2026).
Anthony menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas untuk menahan tekanan ekonomi global. Defisit anggaran yang telah mendekati batas membuat pemerintah memiliki ruang kebijakan yang semakin sempit jika terjadi guncangan besar.
Ia mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dalam kondisi krisis dapat memicu efek berantai terhadap stabilitas ekonomi. Menurutnya, jika depresiasi rupiah mencapai lebih dari 20 persen dari titik awal, maka tekanan terhadap perekonomian akan semakin sulit dikendalikan.
“Kalau depresiasi sudah sekitar 20 persen sampai 30 persen, itu biasanya menjadi titik di mana ekonomi sulit menahan guncangan,” ujarnya.
Anthony mencontohkan krisis moneter 1997–1998 ketika rupiah melemah tajam dari kisaran Rp 2.400 per dolar AS hingga lebih dari Rp 15.000 dalam waktu relatif singkat.
Saat ini, kata dia, jika nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS, maka pelemahan sekitar 20 persen dapat mendorong kurs mendekati Rp 20.000 per dolar AS.
“Kalau sampai menyentuh level itu, dampaknya ke ekonomi domestik bisa sangat besar,” katanya.
Anthony menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan krisis energi global, termasuk meninjau kembali kebijakan belanja negara.
Salah satu pos anggaran yang menurutnya dapat dievaluasi adalah program makan bergizi gratis (MBG). Program tersebut memiliki alokasi anggaran sekitar Rp 335 triliun, yang dinilai cukup besar dibandingkan sejumlah pos subsidi lainnya.
“Risiko yang paling kecil untuk dilakukan adalah mengurangi belanja negara yang tidak terlalu mendesak. Salah satunya program yang memiliki beban fiskal besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tanpa program tersebut, defisit anggaran sebenarnya masih memiliki ruang tambahan sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk menghadapi tekanan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara dari sektor komoditas, terutama batu bara dan minyak sawit mentah (CPO), yang biasanya ikut naik ketika harga energi global meningkat.
Namun Anthony mengingatkan bahwa kenaikan harga komoditas juga dapat meningkatkan beban masyarakat, seperti kenaikan harga minyak goreng atau energi domestik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme pengendalian harga tetap berjalan.
“Jangan sampai pengusaha menikmati kenaikan harga komoditas, tetapi masyarakat justru menanggung dampaknya,” kata dia.
Anthony menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian ekonomi untuk mengantisipasi dampak konflik global terhadap sektor industri, pertanian, dan perdagangan.
Ia juga menilai pemerintah perlu menyampaikan kebijakan secara lebih terbuka kepada publik agar tidak memicu spekulasi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
“Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan rasional kepada masyarakat mengenai langkah yang akan diambil,” ujarnya.
Menurut Anthony, jika konflik berlangsung lebih dari enam bulan, risiko perlambatan bahkan kontraksi ekonomi global akan semakin besar.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memiliki sense of crisis yang tinggi serta menyiapkan langkah mitigasi sejak dini agar dampak krisis tidak semakin membebani masyarakat.
.jpg)
Social Plugin