JAKARTA — Ekonom sekaligus Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai konflik bersenjata di Iran berpotensi memberi tekanan serius terhadap perekonomian global maupun Indonesia, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Hal tersebut disampaikan Anthony dalam di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (14/3/2026), yang dipandu jurnalis senior Darmawan Sepriyossa.
Menurut Anthony, konflik yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 itu berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Jika konflik berkepanjangan dan berdampak pada jalur distribusi minyak dunia, harga minyak dapat melonjak hingga di atas 150 dolar AS per barel.
“Kalau Selat Hormuz benar-benar ditutup, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia akan terganggu. Harga minyak bisa melewati 150 dolar per barel,” ujar Anthony.
Indonesia, kata dia, akan terdampak karena asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar 70 dolar AS per barel.
Kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan tekanan inflasi, baik melalui kenaikan harga energi maupun biaya produksi dan logistik.
Selain itu, Anthony menilai ruang fiskal pemerintah untuk meredam guncangan eksternal relatif terbatas. Defisit APBN saat ini ditetapkan sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mendekati batas maksimal 3 persen yang diatur dalam undang-undang.
“Artinya ruang fiskal hampir tidak ada. Kalau ada tambahan beban, seperti subsidi energi untuk menahan kenaikan harga BBM, defisit bisa melewati 3 persen,” katanya.
Anthony memperkirakan defisit anggaran berpotensi meningkat hingga 3,5–3,75 persen jika penerimaan negara tidak mencapai target dan belanja negara tetap berjalan seperti rencana.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah, yakni mengurangi subsidi sehingga harga energi naik di masyarakat, atau menekan belanja negara lainnya.
Menurut Anthony, salah satu pos belanja yang masih relatif fleksibel adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebutkan, anggaran program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp335 triliun, lebih besar dibandingkan total subsidi energi dan subsidi lainnya yang sekitar Rp318 triliun.
“Kalau subsidi dikurangi sementara program MBG tetap berjalan, ini bisa menimbulkan reaksi psikologis di masyarakat. Karena harga-harga naik, tapi program itu tetap berjalan,” ujarnya.
Anthony menjelaskan bahwa program MBG berkaitan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepala lembaga tersebut ditunjuk beberapa hari kemudian, meskipun saat itu anggaran program belum tersedia.
Selain opsi pengurangan belanja, pemerintah juga dapat mempertimbangkan peningkatan batas defisit APBN di atas 3 persen, seperti yang pernah dilakukan saat pandemi Covid-19.
Namun, langkah tersebut dinilai memiliki risiko tinggi karena dapat memicu kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia dan berpotensi mendorong arus keluar modal (capital outflow).
“Kalau komunikasi kebijakan tidak jelas, investor bisa kehilangan kepercayaan. Dampaknya rupiah bisa tertekan,” kata Anthony.
Ia mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar yang tajam dapat memicu krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada krisis moneter 1997–1998 ketika nilai tukar rupiah merosot drastis terhadap dolar AS.
Karena itu, Anthony menilai pemerintah perlu memantau perkembangan konflik global secara ketat serta menyiapkan skenario kebijakan fiskal yang responsif terhadap kemungkinan guncangan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.
.jpg)
Social Plugin