Manhattan— Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk diplomat senior dan pengamat hubungan internasional. Keanggotaan Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas Muslim dinilai berpotensi hanya menjadi pelengkap legitimasi politik kekuatan besar, tanpa dampak nyata bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sejumlah pengamat menilai kehadiran negara-negara Muslim dalam forum tersebut tidak lebih dari simbol politik. Bahkan, mereka menilai keterlibatan ini justru dapat memperkuat dominasi pihak-pihak yang selama ini dituding melakukan penjajahan dan kekerasan, khususnya terhadap rakyat Palestina.
Kritik juga datang dari kalangan diplomat senior. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, serta Indonesian Council on World Affairs (ICWA) menyampaikan keprihatinan atas langkah diplomatik tersebut. ICWA, yang didirikan mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan kini dipimpin Hamzah Thayeb, menilai keanggotaan Indonesia di BOP tidak memiliki landasan strategis yang kuat.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia merupakan bagian dari upaya diplomasi aktif untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun, pernyataan ini dinilai sebagian pengamat sebagai terlalu optimistis dan tidak didukung argumentasi geopolitik yang memadai, mengingat struktur dan kendali forum tersebut berada di bawah pengaruh Amerika Serikat.
Pengamat juga mengingatkan kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama puluhan tahun dalam menyelesaikan konflik Palestina, yang kerap terhambat hak veto Amerika Serikat. "Dengan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai efektivitas forum baru yang dinilai lebih tertutup dan dikendalikan secara sepihak," ujar Shamsi Ali, Rabu (4/2/2026) .
Sorotan lain mengarah pada dukungan sebagian tokoh agama terhadap keanggotaan Indonesia di BOP. Dukungan ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama terkait upaya normalisasi hubungan dengan kelompok-kelompok yang dinilai memiliki agenda politik tertentu. Sejumlah organisasi internasional yang bergerak atas nama dialog antaragama disebut-sebut memiliki afiliasi ideologis yang kuat dengan zionisme dan kepentingan Israel.
Pengamat hubungan antaragama mengingatkan bahwa pendekatan dialog lintas iman tidak boleh mengaburkan realitas ketidakadilan dan penjajahan. Normalisasi hubungan dinilai berisiko melemahkan sikap kritis umat Islam terhadap tindakan Israel di Palestina.
Secara keseluruhan, keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat Konstitusi RI yang secara tegas menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.
Social Plugin