Eskalasi Perang Iran– Amerika Berpotensi Tekan Ekonomi Indonesia

 

Foto: Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS), Anthony Budiawan

Opini Anthony Budiawan- Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS)

 

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis distribusi minyak dunia dinilai dapat memperburuk tekanan terhadap perekonomian nasional.

 

Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu titik vital perdagangan energi dunia. Jika jalur tersebut terganggu, distribusi minyak global berpotensi tersendat dan mendorong lonjakan harga energi. Sejumlah pasar saham dunia dilaporkan melemah menyusul meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ikut terkoreksi.

 

Kenaikan harga minyak disebut baru berada pada tahap awal. Apabila gangguan distribusi berlanjut, dampaknya diperkirakan akan lebih luas, tidak hanya terhadap sektor energi tetapi juga inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat.

 

Indonesia dinilai berada dalam posisi rentan karena ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi. Cadangan energi nasional disebut relatif terbatas, sementara sebagian pasokan impor berasal dari kawasan yang berpotensi terdampak konflik.

 

Kondisi ini dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika pemerintah harus menambah subsidi atau kompensasi energi akibat lonjakan harga minyak dunia.

 

Di tengah ancaman eksternal tersebut, sejumlah pengamat menilai struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar. Dalam satu dekade terakhir, produktivitas ekonomi disebut mengalami perlambatan dibandingkan beberapa negara kawasan.

 

Data menunjukkan produktivitas Indonesia dalam periode sekitar 10 tahun terakhir mengalami penurunan sekitar 2,8 persen. Sebaliknya, Vietnam dan Malaysia mencatat peningkatan produktivitas masing-masing hampir 15 persen dan lebih dari 16 persen.

 

Vietnam bahkan telah menyamai pendapatan per kapita Indonesia. Dengan tingkat investasi yang relatif setara, pertumbuhan ekonomi Vietnam disebut bisa mencapai 1,7 kali lipat Indonesia, yang mencerminkan efisiensi struktur industrinya.

 

Tingkat efisiensi investasi Indonesia juga tercermin dari rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang berada di kisaran 6,5–7. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di sekitar 4,8.

 

ICOR yang tinggi menunjukkan kebutuhan investasi yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama. Tanpa reformasi struktural di sektor industri, target pertumbuhan 7–8 persen dinilai sulit dicapai secara berkelanjutan.

 

Indonesia juga dinilai menghadapi fenomena deindustrialisasi dini atau premature deindustrialization. Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2000 mencapai sekitar 28–30 persen kini turun menjadi sekitar 18–19 persen.

 

Penurunan ini terjadi ketika Indonesia masih berada pada tahap negara berpendapatan menengah bawah. Idealnya, pergeseran dari manufaktur ke sektor jasa terjadi setelah suatu negara mencapai tingkat pendapatan tinggi.

 

Dampaknya, terjadi peningkatan proporsi tenaga kerja di sektor informal dengan produktivitas relatif rendah. Hal ini dinilai membatasi penciptaan lapangan kerja formal yang stabil dan berpendapatan lebih baik.

 

Di sisi lain, sektor pertambangan turut menjadi perhatian. Lonjakan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir dinilai lebih banyak menguntungkan segelintir pihak. Tercatat ada pengusaha batu bara yang mengalami kenaikan aset signifikan saat harga komoditas melonjak.

 

Kondisi tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Sejumlah kalangan menilai peran BUMN strategis perlu diperkuat agar pengelolaan sumber daya alam lebih transparan, profesional, dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

 

Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan energi, mendorong reformasi struktural industri, serta memastikan kebijakan ekonomi berbasis kajian risiko geopolitik yang komprehensif.

 

Tanpa pembenahan struktural, guncangan eksternal seperti konflik di Timur Tengah dikhawatirkan dapat mempercepat tekanan terhadap perekonomian nasional yang tengah menghadapi tantangan daya saing dan produktivitas.

 

Sumber:: https://youtu.be/zytLHiIeRzA?si=_pTX6g8bNgB7HbUw