 |
Anthony Budiawan- Managing Director Political
Economy & Public Studies (PEPS)
JAKARTA– Sejumlah kasus yang mencuat di Direktorat Jenderal
Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menjadi perhatian publik.
Penindakan aparat penegak hukum, termasuk melalui operasi tangkap tangan (OTT),
memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola dan sistem pengawasan
di lingkungan Kementerian Keuangan.
Beberapa pejabat, termasuk di bidang penyidikan, telah ditetapkan sebagai
tersangka dalam perkara yang berbeda. Perkembangan ini mendorong munculnya
wacana agar penanganan perkara tidak berhenti pada pelaku teknis di lapangan, melainkan
juga menelusuri kemungkinan persoalan yang bersifat sistemik.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah
mengungkap adanya transaksi mencurigakan bernilai ratusan triliun rupiah yang
melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Temuan tersebut sempat
memicu perhatian luas dan menjadi bahan evaluasi internal pemerintah.
Managing Director Political Economy and Policy
Studies (PEPS) Prof. Anthony Budiawan dalam kanal YouTube Sinkos Indonesia,
Senin (2/3/2026) menyatakan bahwa apabila terdapat indikasi keterkaitan
kebijakan atau lemahnya pengawasan pada periode sebelumnya, maka proses hukum
dapat meminta klarifikasi dari pejabat terkait.
“Dalam prinsip hukum pidana, tidak ada pengecualian berdasarkan jabatan
apabila memang diperlukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa proses hukum harus tetap mengedepankan
asas praduga tak bersalah dan didasarkan pada alat bukti yang cukup.
Kasus di bidang pajak dan bea cukai dinilai memiliki karakteristik berbeda
dibanding perkara pengadaan proyek. Proses administrasi perpajakan dan
kepabeanan yang kompleks sering kali menyulitkan pembuktian, sehingga OTT
menjadi salah satu instrumen efektif dalam pengungkapan kasus.
“Penguatan sistem pengawasan internal dan reformasi birokrasi kembali
menjadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai langkah perbaikan struktural
diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang yang berulang,”
harapnya.
Di tengah sorotan terhadap penegakan hukum di sektor fiskal, perhatian
publik juga tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah
satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah sebagai
bagian dari upaya penguatan kualitas sumber daya manusia. Namun, sejumlah
kalangan mendorong evaluasi terhadap ketepatan sasaran serta efektivitas
penggunaan anggaran.
“Dari sisi kebijakan fiskal, MBG didanai melalui realokasi sejumlah pos
belanja negara. Pengamat ekonomi mengingatkan bahwa apabila tidak disertai
penambahan total belanja negara, dampak pengganda (multiplier effect) terhadap
pertumbuhan ekonomi dinilai terbatas,” ujarnya.
Kekhawatiran juga muncul jika realokasi anggaran menyentuh sektor strategis
seperti pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang
menentukan daya saing nasional.
“Pemerintah, di sisi lain, menegaskan bahwa program MBG dirancang sebagai
investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang dan akan terus dievaluasi
dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Di luar isu penegakan hukum dan program sosial, sejumlah ekonom menilai
Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, terutama di sektor industri
dan ekspor.
“Dalam beberapa tahun terakhir, daya saing ekspor Indonesia dibandingkan
negara-negara di kawasan dinilai mengalami tekanan. Penguatan sektor manufaktur
dan integrasi dalam rantai pasok global disebut sebagai kunci untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” katanya.
“Perkembangan kasus hukum di sektor fiskal serta pelaksanaan program
prioritas pemerintah diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik. Evaluasi
menyeluruh terhadap tata kelola dan arah kebijakan ekonomi dinilai penting
untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku
usaha,” pungkasnya.
Sumber:: https://youtu.be/zytLHiIeRzA?si=_pTX6g8bNgB7HbUw
Social Plugin