BOGOR (KM) – Ketua Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) DPW Bogor Raya sekaligus mantan Koordinator BEM se-Bogor Raya, Hanif Abdullah, menilai alokasi anggaran pembangunan lapangan tenis oleh Dispora Kabupaten Bogor sangat tidak rasional.
Dalam APBD 2024, Dispora telah mengucurkan Rp47,4 miliar untuk proyek tersebut, lalu kembali mendapat tambahan Rp7,5 miliar di APBD 2025. Totalnya mencapai Rp54,9 miliar hanya untuk satu fasilitas olahraga.
Menurut Hanif, ada beberapa kejanggalan yang harus diperhatikan:
-
Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bogor masih menghadapi persoalan serius seperti banjir, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran jumbo untuk lapangan tenis dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat. -
Proporsionalitas Anggaran
Jika dibandingkan dengan daerah lain, biaya pembangunan lapangan tenis di Bogor jauh melampaui standar.-
Kota Bandung: Rp8–10 miliar (standar nasional).
-
Jakarta (GBK): Rp12–15 miliar untuk 4 lapangan.
-
Sleman: Rp5–6 miliar untuk 2 lapangan.
Dengan demikian, angka Rp47,4 miliar dinilai tidak masuk akal dan berpotensi sebagai indikasi mark up.
-
-
Transparansi dan Akuntabilitas
Dispora hingga kini belum membuka detail spesifikasi teknis dan penggunaan dana, padahal UU No.14/2008 menjamin hak masyarakat untuk tahu setiap alokasi APBD.
Tuntutan JPMI:
-
Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bogor diminta mengusut dugaan penyimpangan proyek ini melalui audit investigatif.
-
Bupati Bogor diminta mencopot Kepala Dispora karena diduga membiarkan bahkan berpotensi terlibat dalam praktik mark up.
-
DPRD Kabupaten Bogor didesak menggunakan fungsi pengawasan secara penuh agar tidak terjadi pemborosan APBD.
Hanif menegaskan, pemuda dan mahasiswa Bogor Raya akan terus mengawal isu ini dengan sikap kritis, akademis, dan konsisten. “Kami menolak APBD dijadikan bancakan proyek segelintir pihak, sementara masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya,” tegasnya.
.jpeg)
Social Plugin