Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bekerja sama mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi. Program ini ditargetkan dapat dimulai pada awal tahun depan.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
“Ini merupakan langkah baru yang kami harap dapat mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kami akan segera melakukan identifikasi lokasi dan mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi,” ujar Gus Ipul.
Gagasan ini, menurut Gus Ipul, telah dibahas sebelumnya dalam pertemuan dengan Menteri Transmigrasi. Tujuannya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah transmigrasi.
“Saat bertemu sebelumnya, Pak Menteri menyampaikan ide pendirian Sekolah Rakyat di daerah transmigrasi. Saya sangat mendukung karena program ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik di komunitas adat terpencil maupun kawasan transmigrasi,” jelas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data BPS menunjukkan lebih dari 3 juta anak usia sekolah tidak bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Mereka seringkali tidak terlihat dan tidak terdengar. Presiden ingin kita memperhatikan anak-anak seperti ini,” tegas Gus Ipul.
Menteri Transmigrasi Iftitah menyambut baik program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo melalui Kemensos. Ia menyatakan kesiapan Kementrans untuk berkolaborasi dalam pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi.
“Kami akan menganalisis lokasi-lokasi potensial sebagai proyek percontohan, antara lain di NTT dan Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program transmigrasi di era Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada relokasi penduduk, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan melalui industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Pendidikan menjadi kunci penting. Dengan sinergi antar-kementerian, setiap rupiah yang diinvestasikan negara di kawasan transmigrasi akan lebih efektif dan efisien untuk kemakmuran bangsa,” jelas Iftitah.
“Jika di suatu lokasi transmigrasi membutuhkan fasilitas pendidikan, terutama untuk masyarakat miskin ekstrem, maka Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi. Kami akan meneliti daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang membutuhkan program ini,” pungkasnya.
.jpeg)
Social Plugin