JAKARTA – Isu penegakan hukum dan dampaknya terhadap iklim usaha kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejumlah pengamat menilai, pelaku usaha yang berkontribusi terhadap penciptaan kekayaan nasional memerlukan kepastian hukum dan perlindungan yang adil agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara optimal.
Sorotan ini mengemuka di tengah pandangan sejumlah pihak mengenai penerapan instrumen hukum, termasuk regulasi antikorupsi, dalam sejumlah perkara yang melibatkan pengusaha besar. Pengamat menilai, penegakan hukum perlu dilakukan secara transparan dan proporsional untuk menghindari munculnya persepsi negatif yang dapat memengaruhi kepercayaan publik dan pelaku usaha.
Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mendorong agenda nasionalisme ekonomi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga kekayaan nasional agar tidak terus mengalir ke luar negeri. Menurut dia, penguatan kemandirian ekonomi menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.
Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu ketat dalam mengatur arus modal dan sektor strategis berpotensi memunculkan kehati-hatian di kalangan investor. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dinilai perlu menjaga keseimbangan antara peran negara dan kepastian berusaha.
“Sejumlah kasus hukum yang melibatkan tokoh bisnis di sektor sumber daya alam, energi, infrastruktur, hingga BUMN turut menjadi perhatian publik. Penertiban terhadap lahan perkebunan dan pertambangan yang diduga bermasalah secara hukum juga menjadi bagian dari upaya tersebut,” ujar Anthony, Jumat (20/2/2026).
Di sisi lain, pemberian pengampunan kepada sejumlah figur publik dalam kasus tertentu turut memicu diskusi mengenai konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi. Pengamat hukum menilai independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas sistem hukum.
Menurut sejumlah analis, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada penegakan hukum terhadap pelanggaran, tetapi juga pada upaya menciptakan model pembangunan yang mendorong pertumbuhan tanpa menimbulkan ketidakpastian. Kebijakan ekonomi yang tepat dinilai penting untuk menjaga minat investasi sekaligus memastikan tata kelola yang baik.
Kebijakan domestik juga memiliki implikasi terhadap hubungan luar negeri Indonesia. Kepercayaan mitra internasional dan investor asing sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kepastian hukum di dalam negeri.
Para pengamat sepakat, strategi pembiayaan pembangunan yang kuat perlu diimbangi dengan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, penciptaan kekayaan nasional dapat terus berlangsung secara berkelanjutan dalam kerangka sistem hukum yang adil dan kredibel.
Social Plugin