Opini oleh Anthony Budiawan*)
Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi fiskal Indonesia kembali menjadi perhatian. Data terbaru memperlihatkan adanya pelemahan yang cukup nyata dalam kapasitas fiskal negara. Hal ini terlihat dari menurunnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta meningkatnya beban pembayaran bunga utang, yang menandakan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah.
Pada tahun 2008, rasio penerimaan negara terhadap PDB masih berada di sekitar 19,8 persen. Angka ini menunjukkan kemampuan negara yang cukup kuat dalam menghimpun sumber daya ekonomi untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Namun hampir dua puluh tahun kemudian, tepatnya pada 2025, rasio tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar 11,6 persen. Penurunan lebih dari delapan poin persentase ini menggambarkan terjadinya pelemahan kapasitas fiskal secara bertahap.
Permasalahan menjadi lebih kompleks karena penurunan penerimaan negara terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Total utang pemerintah yang pada tahun 2008 tercatat sekitar Rp1.636 triliun kini melonjak tajam hingga sekitar Rp9.637 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan untuk menutup defisit anggaran yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Meningkatnya utang pemerintah bukan hanya soal besarnya angka, tetapi juga berkaitan dengan dampak jangka panjang terhadap struktur anggaran negara. Salah satu konsekuensi yang paling terlihat adalah meningkatnya beban pembayaran bunga utang. Pada 2008, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp88 triliun untuk membayar bunga utang. Pada 2025, jumlah tersebut diperkirakan melonjak menjadi sekitar Rp586 triliun.
Belanja bunga utang berbeda dengan belanja pembangunan. Pembayaran bunga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Akibatnya, semakin besar porsi anggaran yang digunakan untuk membayar bunga utang, semakin terbatas pula dana yang dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.
Indikator lain yang penting diperhatikan adalah rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara. Pada 2014, rasio ini masih berada di sekitar 8,6 persen. Namun pada 2025 diperkirakan meningkat hingga sekitar 21 persen. Dalam banyak kajian mengenai keberlanjutan utang, rasio di bawah 10 persen umumnya dianggap sehat. Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional biasanya mulai meningkatkan kewaspadaan ketika rasio tersebut mendekati atau melampaui 15 persen.
Kondisi ini tidak serta-merta menandakan bahwa Indonesia berada di ambang krisis fiskal. Namun indikator tersebut menjadi sinyal peringatan bahwa ruang fiskal negara saat ini tidak sekuat satu atau dua dekade sebelumnya. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, keterbatasan ruang fiskal dapat meningkatkan kerentanan ekonomi nasional.
Ketidakpastian global juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan pada jalur perdagangan energi seperti Selat Hormuz, berisiko memicu lonjakan harga energi dunia. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, kenaikan harga minyak dan gas dapat meningkatkan beban subsidi energi sekaligus menekan neraca perdagangan.
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga meningkatnya volatilitas di pasar keuangan domestik. Dalam situasi seperti ini, ketahanan fiskal menjadi salah satu fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal perlu menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi ke depan. Upaya ini dapat ditempuh melalui berbagai langkah, seperti reformasi perpajakan yang lebih efektif, perluasan basis penerimaan negara, serta peningkatan kualitas belanja pemerintah agar lebih produktif dan tepat sasaran.
Selain itu, pengelolaan utang yang berhati-hati juga sangat diperlukan agar pembiayaan pembangunan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi anggaran negara di masa depan. Utang pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sah, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan.
Pada akhirnya, kekuatan fiskal merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar. Tanpa fondasi fiskal yang kokoh, kemampuan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi global akan menjadi semakin terbatas.
Dengan demikian, tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya mengenai besarnya jumlah utang, tetapi juga bagaimana memastikan kapasitas fiskal tetap kuat agar mampu mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
*)- Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS)
.jpg)
Social Plugin