Opini oleh Anthony Budiawan - Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS)
Indonesia memasuki dekade ketiga abad ke-21 dengan situasi ekonomi yang cukup paradoksal. Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen per tahun, peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara merata. Kelas menengah belum menunjukkan penguatan yang signifikan, proses transformasi ekonomi berjalan lambat, dan produktivitas nasional justru memperlihatkan gejala stagnasi.
Dalam kajian ekonomi pembangunan, kondisi seperti ini sering disebut sebagai growth without prosperity, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan secara luas. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mendorong mobilitas sosial yang kuat. Bahkan sekitar 9,48 juta orang dari kelompok kelas menengah mengalami penurunan status menjadi kelompok rentan, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan berpotensi kembali jatuh miskin ketika terjadi guncangan ekonomi.
Tanpa adanya perubahan struktural dalam perekonomian, pertumbuhan yang terjadi pada akhirnya hanya menunda distribusi ulang kemiskinan, bukan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah fenomena deindustrialisasi prematur. Istilah yang diperkenalkan oleh ekonom Dani Rodrik ini menggambarkan kondisi ketika kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian menurun sebelum sebuah negara sempat membangun basis industri yang kuat.
Pada awal tahun 2000-an, sektor manufaktur menyumbang sekitar 28–30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun dua dekade kemudian, kontribusinya turun menjadi sekitar 18–19 persen. Penurunan ini terjadi ketika tingkat pendapatan per kapita Indonesia masih relatif rendah, jauh dari kondisi negara maju yang biasanya mengalami deindustrialisasi secara alami setelah mencapai tingkat kemakmuran tinggi.
Sebagai perbandingan, Vietnam justru menunjukkan tren yang berbeda. Negara tersebut berhasil memperkuat sektor manufaktur melalui integrasi yang agresif ke dalam rantai pasok global, khususnya pada industri elektronik dan tekstil. Ketika konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China memicu relokasi investasi industri, Vietnam mampu memanfaatkan peluang tersebut, sementara Indonesia belum mampu melakukannya secara optimal.
Dampak kondisi ini terlihat pada struktur pasar tenaga kerja. Sektor manufaktur di Indonesia hanya menyerap sekitar 13–14 persen tenaga kerja. Banyak pekerja yang keluar dari sektor formal tidak terserap oleh industri modern, tetapi justru beralih ke sektor informal seperti perdagangan kecil, transportasi nonformal, atau jasa subsisten yang memiliki tingkat produktivitas rendah.
Walaupun sektor informal mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini umumnya tidak memberikan peningkatan keterampilan, perlindungan sosial, maupun peluang mobilitas ekonomi jangka panjang.
Di balik stabilitas angka pertumbuhan ekonomi, sebenarnya terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu rendahnya produktivitas nasional.
Hal ini dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu Total Factor Productivity (TFP) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Data dari Asian Productivity Organization menunjukkan bahwa selama periode 2010–2023, pertumbuhan TFP Indonesia rata-rata berada pada angka minus 0,3 persen per tahun. Sebagai perbandingan, Vietnam mencatat pertumbuhan sebesar +1,2 persen, Malaysia +0,8 persen, dan Singapura +0,5 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir lebih banyak ditopang oleh peningkatan penggunaan modal dan tenaga kerja, bukan oleh peningkatan efisiensi, inovasi, maupun kemajuan teknologi.
Masalah serupa juga terlihat pada indikator ICOR yang mengukur efisiensi investasi. Nilai ICOR Indonesia berada di kisaran 6,9, jauh di atas angka ideal bagi negara berkembang yang umumnya berada pada kisaran 3–4. Semakin tinggi nilai ICOR, semakin besar investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama.
Artinya, Indonesia membutuhkan modal yang semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan yang relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam efisiensi serta alokasi investasi.
Keterlambatan proses industrialisasi di Indonesia juga berkaitan dengan kurang optimalnya integrasi dalam rantai nilai global.
Vietnam berhasil memanfaatkan impor komponen industri sebagai bagian dari proses produksi ekspor. Misalnya, komponen elektronik diimpor untuk kemudian dirakit dan diekspor kembali ke pasar internasional. Dengan mekanisme tersebut, impor menjadi bagian dari proses penciptaan nilai tambah.
Sebaliknya, Indonesia menunjukkan pola yang berbeda. Peningkatan impor lebih banyak berkaitan dengan konsumsi domestik atau ketergantungan terhadap bahan baku, bukan sebagai bagian dari produksi ekspor berteknologi tinggi.
Akibatnya muncul fenomena yang dikenal sebagai economic leakage, yaitu ketika sebagian manfaat dari pertumbuhan ekonomi domestik justru mengalir ke luar negeri melalui aktivitas impor.
Dampak paling nyata dari kegagalan transformasi ekonomi adalah masih bertahannya kemiskinan serta rapuhnya kelas menengah.
Model pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi domestik dan komoditas alam terbukti kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan model industrialisasi berbasis ekspor. Vietnam menjadi contoh bagaimana industrialisasi manufaktur mampu mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus memperluas kelas menengah secara signifikan.
Sebaliknya, Indonesia justru menghadapi fenomena menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya jumlah kelompok rentan.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum cukup kuat untuk mendorong mobilitas sosial yang lebih luas.
Pemerintahan baru melalui kerangka Asta Cita menetapkan sejumlah prioritas ekonomi, seperti swasembada pangan dan energi, penguatan UMKM, serta pembangunan berbasis potensi daerah.
Namun jika dilihat dari perspektif transformasi ekonomi jangka panjang, pendekatan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Kebijakan swasembada, misalnya, sering kali cenderung bersifat proteksionis dibandingkan strategis. Upaya memaksakan produksi domestik pada sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif berpotensi meningkatkan biaya produksi sekaligus menurunkan efisiensi ekonomi.
Selain itu, swasembada tidak selalu identik dengan proses industrialisasi. Program pengembangan sektor pangan atau bioenergi memang penting, tetapi sektor-sektor tersebut umumnya memiliki tingkat teknologi dan produktivitas yang lebih rendah dibandingkan industri manufaktur berteknologi tinggi.
Saat ini Indonesia berada pada titik persimpangan penting. Tanpa perubahan arah kebijakan yang signifikan, perekonomian berpotensi terjebak dalam middle-income trap, yaitu kondisi ketika sebuah negara tidak lagi kompetitif dalam industri berbiaya rendah namun belum mampu bersaing di sektor teknologi tinggi.
Untuk keluar dari perangkap tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, antara lain memperdalam industrialisasi manufaktur dengan nilai tambah tinggi, memperkuat integrasi dengan rantai pasok global, meningkatkan investasi dalam riset, teknologi, dan pendidikan teknik, serta mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Tanpa transformasi struktural yang nyata, pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan angka statistik yang terlihat baik, tetapi belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pada akhirnya, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: ke mana arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah Indonesia mampu melangkah menuju status negara maju atau justru terjebak dalam stagnasi ekonomi dalam jangka panjang(*)
.jpg)
Social Plugin