JAKARTA – Pemerhati telematika dan mantan anggota Komisi I DPR RI, Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes, mengingatkan pemerintah Indonesia agar berhati-hati dalam mengambil sikap terkait meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, kesalahan membaca situasi geopolitik dapat membawa dampak besar bagi Indonesia yang memiliki posisi strategis di kancah global.
Pernyataan tersebut disampaikan Roy Suryo dalam sebuah tulisan yang ia sebut sebagai kelanjutan dari analisis sebelumnya mengenai wafatnya pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan potensi konflik di kawasan Timur Tengah.
Dalam tulisannya, Roy menegaskan bahwa analisis yang ia sampaikan tidak hanya berdasarkan kajian telematika, tetapi juga pendekatan geopolitik dan analisis intelijen. Ia mengaku memiliki pengalaman di bidang tersebut saat menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI selama dua periode, yaitu 2009–2012 dan 2016–2019. Komisi tersebut membidangi urusan luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika, serta intelijen.
Roy Suryo menyoroti respons pemerintah Indonesia atas wafatnya Khamenei pada 28 Februari 2026. Ia mencatat bahwa pemerintah akhirnya mengirimkan surat belasungkawa kepada Iran, meskipun dinilai sebagian pihak agak terlambat.
Surat tersebut dikirim Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, dan diserahkan kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pada 4 Maret 2026.
Isi surat tersebut, menurut Roy, berisi ungkapan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia serta penghormatan atas peran Khamenei bagi Iran dan dunia Islam. Selain itu, surat tersebut juga menyampaikan harapan agar stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah tetap terjaga, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Iran.
Roy juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Menurutnya, sejumlah tokoh dan organisasi di Indonesia telah menyampaikan pandangan serupa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, pada 1 Maret 2026 mendesak pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP karena dinilai tidak efektif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimly Asshiddiqie pada 6 Maret 2026 juga menyarankan agar Indonesia menangguhkan keanggotaan dalam BoP hingga situasi konflik Iran mereda. Hal serupa juga disuarakan oleh Forum Guru Besar, Profesor, dan Doktor Universitas Gadjah Mada.
BoP sendiri disebut sebagai forum internasional yang bertujuan mendorong koordinasi diplomasi dan keamanan global untuk menjaga stabilitas dunia. Namun, Roy menilai forum tersebut tidak sepenuhnya netral karena dinilai lebih dekat dengan blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel.
Roy Suryo menilai posisi Indonesia saat ini berada dalam situasi tarik-menarik kepentingan geopolitik dari berbagai kekuatan besar dunia.
Menurutnya, blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia, antara lain karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis di jalur perdagangan global, serta merupakan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN.
Tarikan tersebut dapat terlihat dari berbagai bentuk kerja sama, mulai dari latihan militer bersama, investasi teknologi, hingga tekanan diplomatik terkait kebijakan terhadap Iran.
Di sisi lain, negara-negara di kawasan Timur Tengah juga melihat Indonesia sebagai calon pemimpin dunia Islam moderat yang dapat menjadi mediator dalam konflik Palestina–Israel.
Selain itu, China juga memiliki kepentingan besar melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang melibatkan investasi infrastruktur besar di Indonesia. Beijing, menurut Roy, menginginkan Indonesia tidak terlalu dekat dengan blok Barat.
Roy mengingatkan bahwa sejak era Soekarno–Hatta, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak terikat pada blok militer mana pun tetapi aktif mendorong perdamaian dunia.
Dengan prinsip tersebut, Indonesia sering dipandang sebagai negara yang memiliki potensi menjadi mediator konflik internasional. Hal ini didukung oleh sejumlah faktor, seperti posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, tidak memiliki konflik langsung dengan Iran maupun Israel, serta memiliki tradisi diplomasi dalam Gerakan Non-Blok.
Namun demikian, Roy mengingatkan bahwa risiko besar tetap ada jika Indonesia dianggap terlalu condong kepada salah satu pihak.
“Jika terlalu dekat dengan Barat, Indonesia bisa menghadapi kritik dari dunia Islam dan tekanan domestik. Sebaliknya jika terlalu condong ke Iran, risiko sanksi ekonomi dari Barat juga bisa muncul,” ujarnya.
Di akhir tulisannya, Roy Suryo mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam membaca situasi geopolitik global. Ia menilai strategi diplomasi keseimbangan harus tetap menjadi pegangan Indonesia di tengah persaingan tiga kekuatan besar dunia, yakni blok Barat (AS dan NATO), blok Eurasia (China dan Rusia), serta negara-negara dunia Islam.
“Indonesia memang tidak berada dalam blok militer mana pun, sehingga wajar jika sedang ‘ditarik-tarik’ oleh berbagai kekuatan global,” kata Roy.
Ia menegaskan bahwa keputusan kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia.
“Pak Prabowo, jangan sampai salah bersikap. Lebih dari 280 juta rakyat Indonesia akan terdampak jika kita salah membaca situasi geopolitik ini,” tutupnya.
.jpg)
Social Plugin